Malam 30 September 1965, suasana Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Jakarta, tampak seperti rumah sakit pada umumnya. Di salah satu ruang perawatan, Mayor Jenderal Soeharto sedang menemani putranya, Hutomo Mandala Putra atau Tommy, yang dirawat akibat tersiram sup panas.
Di tengah kesibukan keluarga dan petugas rumah sakit, seorang perwira Angkatan Darat datang. Namanya Kolonel Abdul Latief.
Pertemuan itu kelak menjadi salah satu bagian paling kontroversial dalam sejarah Gerakan 30 September atau G30S.
Menurut pengakuan Latief, malam itu ia menemui Soeharto untuk menyampaikan informasi bahwa sejumlah pasukan akan bergerak menangkap para jenderal yang dianggap tergabung dalam Dewan Jenderal. Para jenderal tersebut rencananya akan dihadapkan kepada Presiden Sukarno.
Latief mengaku Soeharto mendengarkan laporannya tanpa memberikan reaksi berarti. Ia bahkan menafsirkan sikap diam atasannya itu sebagai dukungan moral terhadap gerakan yang akan berlangsung beberapa jam kemudian.
Namun, cerita tersebut dibantah Soeharto.
Sang jenderal memang mengakui pernah bertemu Latief di RSPAD. Akan tetapi, ia membantah menerima laporan tentang rencana penculikan para jenderal.
Pertemuan singkat itu kemudian melahirkan pertanyaan besar: jika Latief benar-benar menyampaikan informasi tentang gerakan tersebut, mengapa Soeharto tidak mengambil tindakan untuk mencegahnya?
Dan jika Soeharto memang mengetahui rencana itu, sejauh mana pengetahuannya tentang operasi yang kemudian mengubah sejarah Indonesia?
Dari medan perang menuju lingkaran dekat Soeharto
Abdul Latief bukan perwira sembarangan. Ia merupakan bagian dari generasi tentara yang tumbuh bersama revolusi kemerdekaan Indonesia.
Lahir pada 27 Juli 1926, Latief memiliki pengalaman militer sejak masa pendudukan Jepang. Ketika revolusi kemerdekaan meletus pada 1945, ia ikut terjun ke medan pertempuran.
Karier militernya membawanya ke sejumlah daerah, termasuk Surabaya dan wilayah Jawa Tengah. Di Yogyakarta, ia bertugas sebagai Kepala Staf Operasi Brigade IV dengan wilayah operasi Wonosobo dan Temanggung.
Di tempat inilah hubungannya dengan Soeharto semakin dekat.
Keduanya pernah berada dalam satu lingkungan komando ketika berjuang menghadapi Belanda. Latief mengaku menjadi salah satu bawahan Soeharto dalam operasi militer di Jawa Tengah. Mereka juga pernah terlibat dalam operasi militer di Makassar pada 1950 untuk menumpas pemberontakan Andi Azis.
Hubungan keduanya bahkan melampaui urusan kedinasan. Keluarga mereka saling mengenal. Soeharto dan istrinya, Siti Hartinah atau Tien Soeharto, pernah menghadiri acara keluarga Latief.
Dalam kesaksiannya, Latief menyebut nomor registrasi pokok atau NRP miliknya berurutan dengan Soeharto. NRP Soeharto 10684, sedangkan miliknya 10685.
"Saya selalu menempel di belakangnya," demikian Latief menggambarkan kedekatan mereka.
Hubungan itulah yang membuat pengakuan Latief tentang pertemuannya dengan Soeharto menjelang G30S menjadi semakin menarik.
Pada 1965, Latief menjabat Komandan Brigade Infanteri I/Jaya Sakti Kodam V/Jaya di Jakarta dengan pangkat kolonel. Ia merupakan salah satu perwira yang memiliki posisi penting dalam struktur militer ibu kota.
Menjelang peristiwa September 1965, Latief juga disebut-sebut memiliki rencana mutasi ke Sumatera Utara untuk menduduki jabatan Panglima Komando Tempur I.
Namun, sebelum rencana itu terlaksana, namanya sudah terseret dalam salah satu operasi militer paling kontroversial di Indonesia.
Dewan Jenderal dan suasana politik yang memanas
Untuk memahami keterlibatan Latief, kita perlu melihat situasi politik Indonesia menjelang akhir 1965.
Saat itu, Presiden Sukarno berada di tengah ketegangan politik yang semakin tajam. Hubungan antara Angkatan Darat dan Partai Komunis Indonesia (PKI) memburuk. Persaingan pengaruh di sekitar kekuasaan juga semakin terasa.
Di kalangan tertentu beredar kabar mengenai keberadaan Dewan Jenderal, sebuah kelompok perwira tinggi Angkatan Darat yang dituduh merencanakan pengambilalihan kekuasaan dari Sukarno.
Kabar tersebut menjadi salah satu alasan yang digunakan oleh kelompok Gerakan 30 September untuk membenarkan tindakan mereka.
Latief termasuk orang yang percaya bahwa ada sejumlah jenderal yang berusaha menggulingkan Sukarno. Dalam pandangannya, para jenderal tersebut tidak sepenuhnya loyal kepada presiden.
Ia kemudian bergabung dengan Letnan Kolonel Untung Syamsuri dan Brigadir Jenderal Mustafa Sjarif Soepardjo dalam gerakan yang direncanakan untuk menghadapi kelompok yang mereka sebut Dewan Jenderal.
Di sinilah sejarah mulai memasuki wilayah yang penuh perdebatan.
Menurut pengakuan Latief, tujuan gerakan tersebut adalah menangkap para jenderal dan membawa mereka menghadap Presiden Sukarno. Ia menyatakan tidak mengetahui bahwa operasi itu akan berakhir dengan pembunuhan.
Namun, fakta yang terjadi jauh lebih tragis.
Pada dini hari 1 Oktober 1965, sejumlah pasukan bergerak menuju rumah para perwira tinggi Angkatan Darat. Enam jenderal dan seorang perwira pertama, Pierre Tendean, menjadi korban penculikan dan pembunuhan.
Mereka yang tewas adalah Ahmad Yani, R. Suprapto, M.T. Haryono, S. Parman, D.I. Panjaitan, dan Sutoyo Siswomiharjo, serta Pierre Tendean.
Jenazah para korban kemudian ditemukan di kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur.
Pada pagi hari 1 Oktober, Letkol Untung mengumumkan melalui Radio Republik Indonesia bahwa Gerakan 30 September telah mengambil tindakan terhadap kelompok yang disebut sebagai Dewan Jenderal.
Namun, gerakan itu tidak bertahan lama.
Soeharto, yang saat itu menjabat Panglima Komando Strategis Angkatan Darat (Kostrad), segera mengambil kendali atas pasukan Angkatan Darat untuk menghadapi gerakan tersebut.
Dalam waktu relatif singkat, kekuatan G30S berhasil dilumpuhkan. Peristiwa ini kemudian menjadi titik balik yang membuka jalan bagi Soeharto untuk mengambil alih kekuasaan dari Sukarno.
Pengakuan di pengadilan: Soeharto sudah diberi tahu?
Setelah G30S gagal, sejumlah orang yang dianggap terlibat dalam gerakan itu diburu dan ditangkap.
Latief termasuk yang menjadi sasaran.
Sebelas hari setelah peristiwa tersebut, tepatnya 11 Oktober 1965, pasukan menangkapnya di kawasan Bendungan Hilir, Jakarta. Dalam operasi itu, ia mengalami luka serius akibat tusukan bayonet dan tembakan yang mengenai kakinya.
Setelah menjalani perawatan, Latief dibawa ke tahanan. Ia kemudian menjalani masa penahanan panjang, termasuk bertahun-tahun dalam sel isolasi.
Sementara itu, Letkol Untung lebih dahulu menjalani persidangan di Mahkamah Militer Luar Biasa (Mahmilub). Ia dijatuhi hukuman mati dan dieksekusi pada 1966.
Nasib Latief berbeda. Persidangannya baru berlangsung pada 1978 di Mahkamah Militer Tinggi (Mahmilti) II Jawa Bagian Barat.
Di hadapan pengadilan, Latief menyampaikan pembelaan yang justru menyeret nama orang paling berkuasa di Indonesia saat itu: Presiden Soeharto.
Ia menyatakan telah memberikan informasi mengenai rencana gerakan kepada Soeharto sebelum peristiwa berlangsung.
Dalam pledoinya, Latief meminta Soeharto dihadirkan sebagai saksi. Menurutnya, keterangan Soeharto diperlukan untuk menjelaskan mengapa laporan yang ia sampaikan tidak ditindaklanjuti.
Permintaan tersebut ditolak hakim.
Latief mempertanyakan tanggung jawab Soeharto atas terbunuhnya para jenderal. Ia berpendapat bahwa apabila dirinya dituduh bertanggung jawab atas kematian mereka, Soeharto juga seharusnya dimintai pertanggungjawaban karena telah menerima informasi sebelumnya.
Pernyataan itu menjadi bagian paling tajam dari pembelaan Latief.
Ia tidak sekadar membantah tuduhan terhadap dirinya, tetapi juga berusaha membuka kembali peran Soeharto dalam rangkaian peristiwa yang kemudian menjadi awal kekuasaan Orde Baru.
Pledoi tersebut akhirnya dikenal luas melalui buku Pledoi Kol. A. Latief: Soeharto Terlibat G30S, yang diterbitkan setelah kejatuhan Soeharto pada 1998.
Soeharto punya cerita berbeda
Soeharto tidak pernah menyangkal sepenuhnya bahwa dirinya bertemu Latief di RSPAD pada malam menjelang G30S. Namun, penjelasan tentang apa yang terjadi dalam pertemuan itu berubah dalam beberapa kesempatan.
Dalam wawancara dengan majalah Jerman, Der Spiegel, pada 19 Juni 1970, Soeharto mengakui Latief datang menemuinya di rumah sakit. Namun, ia mengatakan Latief justru berniat membunuhnya.
"Dia justru akan membunuh saya. Tapi karena saya berada di tempat umum, dia mengurungkan niat jahatnya," demikian pernyataan Soeharto yang dikutip dalam pemberitaan mengenai wawancara tersebut.
Dalam autobiografinya, Soeharto: Pikiran, Ucapan dan Tindakan Saya, yang disusun Ramadhan K.H. dan terbit pada 1989, Soeharto memberikan keterangan berbeda.
Ia menyebut hanya melihat Latief berjalan di depan ruang perawatan putranya. Ia tidak menjelaskan adanya pembicaraan mengenai rencana penculikan para jenderal.
Soeharto juga pernah beralasan bahwa Latief tidak berada dalam garis komando langsung Kostrad. Karena itu, menurutnya, tidak ada alasan bagi Latief untuk melaporkan operasi tersebut kepadanya.
Perbedaan keterangan ini menjadi salah satu bagian yang terus diperbincangkan para peneliti sejarah.
Sejarawan John Roosa, dalam bukunya Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto, membahas hubungan Latief dan Soeharto serta pertemuan mereka menjelang G30S.
Roosa mencatat bahwa pertemuan keduanya memang terjadi. Namun, persoalan mengenai apa yang dibicarakan dan sejauh mana Soeharto mengetahui rencana gerakan tetap menjadi persoalan yang harus dibaca secara kritis.
Kesaksian Latief merupakan sumber penting, tetapi tetap merupakan pengakuan seorang terdakwa yang sedang membela diri. Sebaliknya, keterangan Soeharto juga perlu diuji dengan sumber-sumber lain, termasuk dokumen, kesaksian, dan catatan sejarah.
Bukan anggota PKI, tetapi terlibat dalam gerakan
Salah satu hal lain yang dipersoalkan Latief adalah tuduhan bahwa G30S sepenuhnya merupakan gerakan PKI dan bahwa dirinya merupakan bagian dari partai tersebut.
Latief menegaskan bahwa dirinya adalah seorang tentara. Ia mengaku terlibat dalam gerakan karena meyakini ada kelompok jenderal yang hendak menggulingkan Sukarno.
Meski demikian, gerakan tersebut memang memiliki hubungan dengan sejumlah unsur PKI, khususnya Biro Khusus yang dipimpin Sjam Kamaruzzaman.
Biro Khusus merupakan jaringan rahasia yang berhubungan dengan sejumlah anggota militer dan tokoh partai. Peran Sjam dan hubungannya dengan para perwira yang terlibat G30S menjadi salah satu bagian penting dalam berbagai penelitian mengenai peristiwa 1965.
Karena itu, persoalan keterlibatan PKI, peran militer, serta kemungkinan adanya kepentingan politik lain di balik gerakan tersebut tidak bisa dijelaskan hanya dengan satu kesaksian.
Sejumlah penelitian sejarah mengajukan penjelasan yang berbeda mengenai siapa yang merancang gerakan, bagaimana keputusan diambil, dan siapa yang memperoleh keuntungan politik setelah gerakan itu gagal.
Dari sel isolasi hingga bebas setelah Soeharto tumbang
Setelah persidangan pada 1978, Latief dijatuhi hukuman penjara seumur hidup.
Ia menghabiskan sebagian besar masa Orde Baru di balik jeruji besi. Pengalamannya di penjara menjadi bagian lain dari kisah panjang seorang perwira yang pernah berada dekat dengan pusat kekuasaan, tetapi kemudian menjadi tahanan politik.
Menurut catatan pemberitaan mengenai penahanannya, Latief pernah menjalani masa isolasi yang panjang di Penjara Salemba. Kondisi kesehatannya juga memburuk.
Perubahan politik pada 1998 membuka jalan bagi pembebasannya.
Setelah Soeharto mengundurkan diri pada Mei 1998, pemerintahan Presiden B.J. Habibie mulai membebaskan sejumlah tahanan politik yang ditahan pada masa Orde Baru.
Latief akhirnya menghirup udara bebas pada 6 Desember 1998.
Ia meninggal dunia pada April 2005 akibat penyakit paru-paru.
Namun, sebelum meninggal, Latief telah meninggalkan satu warisan kontroversial berupa pembelaan yang menempatkan Soeharto dalam pusaran pertanyaan tentang G30S.
Pengakuan yang belum menutup tabir sejarah
Hingga kini, pengakuan Kolonel Abdul Latief tetap menjadi salah satu bagian penting dalam perdebatan mengenai G30S.
Apakah benar ia telah memberi tahu Soeharto tentang rencana penculikan para jenderal? Mengapa Soeharto tidak mencegah operasi tersebut, jika laporan itu memang diterimanya? Dan seberapa jauh keterlibatan berbagai unsur militer serta jaringan PKI dalam peristiwa tersebut?
Pertanyaan-pertanyaan itu belum bisa dijawab hanya dengan mengandalkan satu versi cerita.
Yang jelas, G30S bukan sekadar peristiwa penculikan dan pembunuhan sejumlah perwira tinggi Angkatan Darat. Peristiwa tersebut menjadi titik awal perubahan besar dalam sejarah politik Indonesia: melemahnya kekuasaan Sukarno, naiknya Soeharto, dan lahirnya rezim Orde Baru.
Dalam sejarah yang penuh pertarungan kepentingan itu, Kolonel Abdul Latief menempati posisi yang unik. Ia adalah pelaku gerakan, orang dekat Soeharto, sekaligus terdakwa yang kemudian menuduh mantan atasannya mengetahui rencana operasi sebelum semuanya terjadi.
Kesaksiannya tentu tidak otomatis menjadi kebenaran mutlak. Namun, ia menjadi pengingat bahwa sejarah G30S jauh lebih rumit daripada narasi tunggal yang selama puluhan tahun disampaikan kepada masyarakat.
Dan mungkin, justru di situlah pentingnya membaca kembali kesaksian orang-orang yang berada di tengah peristiwa tersebut: bukan untuk buru-buru menetapkan siapa yang paling benar, melainkan untuk memahami bagaimana sebuah tragedi nasional dapat mengubah nasib sebuah bangsa.
Posting Komentar